JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
Untuk melakukan pencarian koleksi peraturan dengan kriteria bebas diharapkan memasukkan kata yang ingin dicari pada field kriteria bebas
dengan menggunakan kata dasarnya bukan singkatan atau akronimnya.
Misal : Untuk mencari peraturan mengenai Minol, ketikkan kata Alkohol
pada field kriteria bebas
atau
mencari peraturan mengenai AMDK, ketikkan Air Minum
pada field kriteria bebas.
Pencarian dengan kriteria bebas juga dapat menggunakan nomor peraturan.
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 69/M-IND/PER/8/2015 TENTANG PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK UNTUK PUPUK BERSUBSIDI
Selengkapnya »ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Selengkapnya »PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Selengkapnya »PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 75/M-IND/PER/9/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Selengkapnya »PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA
Selengkapnya »JAMINAN KETERSEDIAAN BAHAN BAKU INDUSTRI GULA DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN GULA NASIONAL
Selengkapnya »PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BATANG KONDUKTOR DARI TEMBAGA (COPPER BUS BARS) SECARA WAJIB
Selengkapnya »PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
Selengkapnya »Statuta Politeknik Industri Furnitur Dan Pengolahan Kayu
Selengkapnya »Statuta Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng
Selengkapnya »KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH PADA TAHUN ANGGARAN 2021
Selengkapnya »PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 69/M-IND/PER/8/2015 TENTANG PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK UNTUK PUPUK BERSUBSIDI
Selengkapnya »ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Selengkapnya »PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Selengkapnya »PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 75/M-IND/PER/9/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Selengkapnya »PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA
Selengkapnya »JAMINAN KETERSEDIAAN BAHAN BAKU INDUSTRI GULA DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN GULA NASIONAL
Selengkapnya »PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BATANG KONDUKTOR DARI TEMBAGA (COPPER BUS BARS) SECARA WAJIB
Selengkapnya »KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DITANGGUNG PEMERINTAH PADA TAHUN ANGGRAN 2021
Selengkapnya »PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
Selengkapnya »
