Kementerian Perindustrian dalam hal ini Biro Hukum telah melakukan rapat koordinasi dengan JDIH Kota Batam pada Hari Selasa, tanggal 7 Maret Tahun 2023, bertempat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam. Rapat koordinasi dalam rangka pengoptimalisasian dan peningkatan penilaian website JDIH Kementerian Perindustrian. JDIH Kota Batam telah memenangkan JDIH Terbaik…
Selengkapnya »JDIH Kementerian Perindustrian telah melakukan koordinasi dengan JDIH Provinsi Bali pada Hari Rabu, tanggal 1 Maret Tahun 2023, bertempat di Biro Hukum Provinsi Bali. Rapat Koordinasi dalam rangka pengoptimalisasian dan peningkatan JDIH Kementerian Perindustrian. Beberapa hal yang ditanyakan terkait dengan Website JDIH Provinsi Bali sebagai juara 1 pada JDIHN Award Tahun 2022…
Selengkapnya »
Untuk melakukan pencarian koleksi peraturan dengan kriteria bebas diharapkan memasukkan kata yang ingin dicari pada field kriteria bebas
dengan menggunakan kata dasarnya bukan singkatan atau akronimnya.
Misal : Untuk mencari peraturan mengenai Minol, ketikkan kata Alkohol
pada field kriteria bebas
atau
mencari peraturan mengenai AMDK, ketikkan Air Minum
pada field kriteria bebas.
Pencarian dengan kriteria bebas juga dapat menggunakan nomor peraturan.
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua
Selengkapnya »Statuta Politeknik Industri Petrokimia Banten
Selengkapnya »Tata Cara Pemberian Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Selengkapnya »Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Industri
Selengkapnya »Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement Between The Republic Of Indonesia and Japan For An Economic Partnership)
Selengkapnya »Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Chomprehensive Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of Korea)
Selengkapnya »Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perindustrian
Selengkapnya »Penyelenggaraan Dekonsentrasi di Bidang Perindustrian Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun 2023
Selengkapnya »Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil
Selengkapnya »Standardisasi Industri
Selengkapnya »Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua
Selengkapnya »Statuta Politeknik Industri Petrokimia Banten
Selengkapnya »Tata Cara Pemberian Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Selengkapnya »Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Industri
Selengkapnya »Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement Between The Republic Of Indonesia and Japan For An Economic Partnership)
Selengkapnya »Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Chomprehensive Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of Korea)
Selengkapnya »Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan
Selengkapnya »Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Selengkapnya »Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional
Selengkapnya »Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Terurai Tidak Lengkap
Selengkapnya »