JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
Untuk melakukan pencarian koleksi peraturan dengan kriteria bebas diharapkan memasukkan kata yang ingin dicari pada field kriteria bebas
dengan menggunakan kata dasarnya bukan singkatan atau akronimnya.
Misal : Untuk mencari peraturan mengenai Minol, ketikkan kata Alkohol
pada field kriteria bebas
atau
mencari peraturan mengenai AMDK, ketikkan Air Minum
pada field kriteria bebas.
Pencarian dengan kriteria bebas juga dapat menggunakan nomor peraturan.
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
Selengkapnya »Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Selengkapnya »Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri
Selengkapnya »Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap
Selengkapnya »Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)
Selengkapnya »Ketentuan Penerbitan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, dan Surat Keterangan Produk Terkait Industri Logam yang Diatur Ekspornya
Selengkapnya »Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Alat Pemeliharaan Tanaman-Sprayer Gendong Semi Otomatis dan Alat Pemeliharaan Tanaman-Sprayer Gendong Elektrik Secara Wajib
Selengkapnya »Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2016 Tentang Standar Spesifikasi dan Standar Harga Tower Transmisi dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Selengkapnya »Pelaksanaan Pemanfaatan Tarif Bea Masuk Dengan Skema USer Specific Duty Free Scheme Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dengan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
Selengkapnya »Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika
Selengkapnya »Standar Industri Hijau untuk Industri Gula Kristal Putih
Selengkapnya »Penetapan Industri yang Dikelola oleh PT Sat Nusapersada Tbk. Sebagai Objek Vital Nasional Bidang Industri
Selengkapnya »Program Penyusunan Prioritas Kementerian Perindustrian
Selengkapnya »Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian
Selengkapnya »Kewajiban Pelaporan Bagi Usaha Perusahaan Industri Dan Perusahaan Kawasan Industri Yang Memiliki Izin Operasional Dan Mobilitas Kegiatan Industri
Selengkapnya »Syarat, Tata Cara dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri Melalui Penyesuaian/Inpassing
Selengkapnya »Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Selengkapnya »Panitia Penghargaan dan Panitia Pelaksana Penghargaan Upakarti Tahun 2020
Selengkapnya »Penetapan Industri yang dikelola oleh PT Mitra Aneka Rezeki di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan sebagai Objek Vital Nasional Bidang Industri
Selengkapnya »Agen Perubahan Kementerian Perindustrian
Selengkapnya »
