JDIH Kementerian Perindustrian telah melakukan rapat koordinasi dengan JDIH Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 4 April 2023 bertempat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Rapat Koordinasi dalam rangka pengoptimalisasian dan peningkatan JDIH Kementerian Perindustrian. Beberapa hal yang ditanyakan terkait dengan Website JDIH Kabupaten Banyuwangi.
Selengkapnya »Kementerian Perindustrian dalam hal ini Biro Hukum telah melakukan rapat koordinasi dengan JDIH Provinsi Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 2023 bertempat di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Yogyakarta. Rapat Koordinasi dalam rangka pengoptimalisasian dan peningkatan JDIH Kementerian Perindustrian. Beberapa hal yang ditanyakan terkait dengan Website JDIH Provinsi.
Selengkapnya »
Untuk melakukan pencarian koleksi peraturan dengan kriteria bebas diharapkan memasukkan kata yang ingin dicari pada field kriteria bebas
dengan menggunakan kata dasarnya bukan singkatan atau akronimnya.
Misal : Untuk mencari peraturan mengenai Minol, ketikkan kata Alkohol
pada field kriteria bebas
atau
mencari peraturan mengenai AMDK, ketikkan Air Minum
pada field kriteria bebas.
Pencarian dengan kriteria bebas juga dapat menggunakan nomor peraturan.
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian
Selengkapnya »Petunjuk Teknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023
Selengkapnya »Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua
Selengkapnya »Statuta Politeknik Industri Petrokimia Banten
Selengkapnya »Tata Cara Pemberian Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Selengkapnya »Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Industri
Selengkapnya »Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement Between The Republic Of Indonesia and Japan For An Economic Partnership)
Selengkapnya »Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Chomprehensive Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of Korea)
Selengkapnya »Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perindustrian
Selengkapnya »Penyelenggaraan Dekonsentrasi di Bidang Perindustrian Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun 2023
Selengkapnya »Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian
Selengkapnya »Petunjuk Teknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023
Selengkapnya »Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua
Selengkapnya »Statuta Politeknik Industri Petrokimia Banten
Selengkapnya »Tata Cara Pemberian Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Selengkapnya »Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Industri
Selengkapnya »Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement Between The Republic Of Indonesia and Japan For An Economic Partnership)
Selengkapnya »Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Chomprehensive Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of Korea)
Selengkapnya »Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan
Selengkapnya »Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Selengkapnya »