JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Beranda | Layanan | Tentang Kami | Permintaan Peraturan
Terbaru
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dengan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2016 Tentang Standar Spesifikasi dan Standar Harga Tower Transmisi dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam R
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Alat Pemeliharaan Tanaman-Sprayer Gendong Semi Otomatis dan Alat Pemeliharaan Tanaman-Sprayer Gendong Elektrik Secara Wajib
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penerbitan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, dan Surat Keterangan Produk Terkait Industri Logam yang Diatur Ekspornya
RegulasiPeraturan Menteri Perindustrian
IndexStandar Nasional Indonesia
Nomor17/M-IND/PER/2/2012
Judul

Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No.84/M-IND/PER/8/2010 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib.

Tahun2012
StatusSudah Dicabut
Download AbstraksiAbstrak_Permen_No_17_Tahun_2012.doc
Download PeraturanPermenperind__No.17_2012_.pdf
Total Download1365

Database Peraturan

Polling

Apakah website ini sudah memuat informasi yang diperlukan?

Links
Beranda // Rancangan Peraturan // Layanan // Tentang Kami // Permintaan Peraturan

© Biro Hukum 2020
Kementerian Perindustrian

Link Lainnya
Kementerian Perindustrian
Intranet
e-Mail Kemenperin
Tentang Kami

Subbagian Pelayanan Hukum Berada Di Bawah Koordinasi Bagian Advokasi Dan Pelayanan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian.