JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Terbaru
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian an Pengawasan Industri Minuman Beralkohol
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging Subbidang Produksi
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor dan Rekomendasi Impor Bahan Bakar Lain sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberlakuab Standar Nasional Indonesia Asam Sulfat Pekat Secara Wajib
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustgrian Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/4/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kab
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/4/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kabe
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penialaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indon
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 44/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Keramik Secara Wajib
RegulationUndang-Undang
IndexEkonomi
Nomor4 Tahun 2017
Judul

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economic Zone Boundary, 2014

Tahun2017
StatusMasih Berlaku
Download PeraturanUU_No_4_Tahun_2017.pdf