JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Terbaru
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 75/M-IND/PER/9/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUS
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG JORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 69/M-IND/PER/8/2015 TENTANG PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK UNTUK PUPUK BERSUBSIDI
RegulasiUndang-Undang
IndexEkonomi
Nomor4 Tahun 2017
Judul

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economic Zone Boundary, 2014

Tahun2017
StatusMasih Berlaku
Download PeraturanUU_No_4_Tahun_2017.pdf
Total Download1240