JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Beranda | Layanan | Tentang Kami | Permintaan Peraturan
Terbaru
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK INDUSTRI KECIL
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUB
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANGPEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KE
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG INDUSTRI
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG STATUTA POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN
Koleksi Peraturan



Keterangan

Untuk melakukan pencarian koleksi peraturan dengan kriteria bebas diharapkan memasukkan kata yang ingin dicari pada field kriteria bebas dengan menggunakan kata dasarnya bukan singkatan atau akronimnya.

Misal : Untuk mencari peraturan mengenai Minol, ketikkan kata Alkohol pada field kriteria bebas

atau

mencari peraturan mengenai AMDK, ketikkan Air Minum pada field kriteria bebas.

Pencarian dengan kriteria bebas juga dapat menggunakan nomor peraturan.

Database Peraturan

Polling

Apakah website ini sudah memuat informasi yang diperlukan?

Links
Beranda // Rancangan Peraturan // Layanan // Tentang Kami // Permintaan Peraturan

© Biro Hukum 2023
Kementerian Perindustrian

Link Lainnya
Kementerian Perindustrian
Intranet
e-Mail Kemenperin
Tentang Kami

Subbagian Pelayanan Hukum Berada Di Bawah Koordinasi Bagian Advokasi Dan Pelayanan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian.