JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Beranda | Layanan | Tentang Kami | Permintaan Peraturan
Terbaru
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK INDUSTRI KECIL
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUB
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANGPEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KE
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG INDUSTRI
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG STATUTA POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN

Daftar Peraturan Peraturan/SE Eselon I


Tahun Peraturan     
Peraturan/SE Eselon I No 19/IUBTT/PER/6/2014

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Regulator Tekanan Rendah Untuk Tabung Baja LPG Secara Wajib Pada Regulator Tekanan Rendah Untuk Tabung LPG.

Selengkapnya »
Peraturan/SE Eselon I No 19/BIM/PER/12/2014

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Alumunium Sulfat Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan/SE Eselon I No 18/BIM/PER/12/2014

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)Seng Oksida Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan/SE Eselon I No 17/BIM/PER/11/2014

Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Pemberlakuan Dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan/SE Eselon I No 11/IUBTT/PER/3/2014

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepeda Roda Dua Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan/SE Eselon I No 10/IUBTT/PER/3/2014

Petunjuk Teknis Pemberian Rekomendasi Impor Barang Modal Bukan Baru Dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Survey Kemampuan Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufacturing.

Selengkapnya »
Peraturan/SE Eselon I No 09/BIM/PER/3/2014

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 12/BIM/PER/12/2013 Tentang Petunjuik Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Pemberlakuan Dan Pengawasan Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan/SE Eselon I No 08/BIM/PER/5/2014

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan Pemurnian.

Selengkapnya »
Peraturan/SE Eselon I No 07/BIM/PER/5/2014

Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Pemberlakuan Dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar Formaldehida Dan Kadar Logam Terekstraksi Pada Kain Pakaian Bayi Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan/SE Eselon I No 04/BIM/PER/1/2014

Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan Pelaksanaan Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia.

Selengkapnya »
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  Last ›

Database Peraturan

Polling

Apakah website ini sudah memuat informasi yang diperlukan?

Links
Beranda // Rancangan Peraturan // Layanan // Tentang Kami // Permintaan Peraturan

© Biro Hukum 2023
Kementerian Perindustrian

Link Lainnya
Kementerian Perindustrian
Intranet
e-Mail Kemenperin
Tentang Kami

Subbagian Pelayanan Hukum Berada Di Bawah Koordinasi Bagian Advokasi Dan Pelayanan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian.