JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Beranda | Layanan | Tentang Kami | Permintaan Peraturan
Terbaru
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian an Pengawasan Industri Minuman Beralkohol
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging Subbidang Produksi
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor dan Rekomendasi Impor Bahan Bakar Lain sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberlakuab Standar Nasional Indonesia Asam Sulfat Pekat Secara Wajib
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustgrian Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/4/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kab
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/4/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kabe
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penialaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indon
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 44/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Keramik Secara Wajib

Daftar Peraturan Undang-Undang


Tahun Peraturan     
Undang-Undang No 4 Tahun 2018

Pengesahan Protocol To Implement the Sixth Package of Commitments on Financial Services / Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Di Bidang Jasa

Selengkapnya »
Undang-Undang No 1 Tahun 2017

Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimination Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014)

Selengkapnya »
Undang-Undang No 2 Tahun 2017

Jasa Konstruksi

Selengkapnya »
Undang-Undang No 3 Tahun 2017

Sistem Perbukuan

Selengkapnya »
Undang-Undang No 4 Tahun 2017

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economic Zone Boundary, 2014

Selengkapnya »
Undang-Undang No 5 Tahun 2017

Pemajuan Kebudayaan

Selengkapnya »
Undang-Undang No 6 Tahun 2017

Arsitek

Selengkapnya »
Undang-Undang No 8 Tahun 2017

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Selengkapnya »
Undang-Undang No 9 Tahun 2017

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Selengkapnya »
Undang-Undang No 10 Tahun 2017

Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Selengkapnya »
 1 2 3 4 5 6 >  Last ›

Database Peraturan

Links
Beranda // Rancangan Peraturan // Layanan // Tentang Kami // Permintaan Peraturan

© Biro Hukum 2019
Kementerian Perindustrian

Link Lainnya
Kementerian Perindustrian
Intranet
e-Mail Kemenperin
Tentang Kami

Subbagian Pelayanan Hukum Berada Di Bawah Koordinasi Bagian Advokasi Dan Pelayanan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian.