JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Beranda | Layanan | Tentang Kami | Permintaan Peraturan
Terbaru
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 75/M-IND/PER/9/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUS
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG JORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 69/M-IND/PER/8/2015 TENTANG PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK UNTUK PUPUK BERSUBSIDI

Daftar Peraturan Undang-Undang


Tahun Peraturan     
Undang-Undang No 4 Tahun 2018

Pengesahan Protocol To Implement the Sixth Package of Commitments on Financial Services / Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Di Bidang Jasa

Selengkapnya »
Undang-Undang No 1 Tahun 2017

Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimination Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014)

Selengkapnya »
Undang-Undang No 2 Tahun 2017

Jasa Konstruksi

Selengkapnya »
Undang-Undang No 3 Tahun 2017

Sistem Perbukuan

Selengkapnya »
Undang-Undang No 4 Tahun 2017

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economic Zone Boundary, 2014

Selengkapnya »
Undang-Undang No 5 Tahun 2017

Pemajuan Kebudayaan

Selengkapnya »
Undang-Undang No 6 Tahun 2017

Arsitek

Selengkapnya »
Undang-Undang No 8 Tahun 2017

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Selengkapnya »
Undang-Undang No 9 Tahun 2017

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Selengkapnya »
Undang-Undang No 10 Tahun 2017

Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Selengkapnya »
 1 2 3 4 5 6 >  Last ›

Database Peraturan

Polling

Apakah website ini sudah memuat informasi yang diperlukan?

Links
Beranda // Rancangan Peraturan // Layanan // Tentang Kami // Permintaan Peraturan

© Biro Hukum 2021
Kementerian Perindustrian

Link Lainnya
Kementerian Perindustrian
Intranet
e-Mail Kemenperin
Tentang Kami

Subbagian Pelayanan Hukum Berada Di Bawah Koordinasi Bagian Advokasi Dan Pelayanan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian.