JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Beranda | Layanan | Tentang Kami | Permintaan Peraturan
Terbaru
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian an Pengawasan Industri Minuman Beralkohol
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging Subbidang Produksi
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor dan Rekomendasi Impor Bahan Bakar Lain sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberlakuab Standar Nasional Indonesia Asam Sulfat Pekat Secara Wajib
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustgrian Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/4/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kab
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/4/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kabe
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penialaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indon
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 44/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Keramik Secara Wajib

Daftar Peraturan Undang-Undang


Tahun Peraturan     
Undang-Undang No UU No.5 Tahun 2013

Pembentukan Kabupaten Bangga Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah.

Selengkapnya »
Undang-Undang No UU No.6 Tahun 2013

Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu Di Provinsi Maluku Utara.

Selengkapnya »
Undang-Undang No UU No.7 Tahun 2013

Pembentukan Kabupaten Manukal Abab Lumatang Ilir Di Provinsi Sumatera Utara.

Selengkapnya »
Undang-Undang No UU No.8 Tahun 2013

Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selengkapnya »
Undang-Undang No UU No.9 Tahun 2013

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Selengkapnya »
Undang-Undang No UU No.10 Tahun 2013

Pengesahan Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade ( Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional.

Selengkapnya »
Undang-Undang No UU No.11 Tahun 2013

Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity ( Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Selengkapnya »
Undang-Undang No UU No.12 Tahun 2013

Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah.

Selengkapnya »
Undang-Undang No UU No.13 Tahun 2013

Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selengkapnya »
Undang-Undang No UU No.14 Tahun 2013

Perubahan Atas Undang-Undang No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat.

Selengkapnya »
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Last ›

Database Peraturan

Links
Beranda // Rancangan Peraturan // Layanan // Tentang Kami // Permintaan Peraturan

© Biro Hukum 2019
Kementerian Perindustrian

Link Lainnya
Kementerian Perindustrian
Intranet
e-Mail Kemenperin
Tentang Kami

Subbagian Pelayanan Hukum Berada Di Bawah Koordinasi Bagian Advokasi Dan Pelayanan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian.