JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Terbaru
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK INDUSTRI KECIL
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUB
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANGPEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KE
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG INDUSTRI
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG STATUTA POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN

Daftar Peraturan Peraturan Pemerintah Tahun 10


Tahun Peraturan     
Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010

Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2010

Prekusor

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2010

Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2010

Bendungan

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2010

Penggunaan Kawasan Hutan

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010

Wilayah Pertambangan

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2010

Angkutan di Perairan

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Selengkapnya »
 1 2 >