JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Beranda | Layanan | Tentang Kami | Permintaan Peraturan
Terbaru
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK INDUSTRI KECIL
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUB
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANGPEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KE
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG INDUSTRI
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG STATUTA POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN

Daftar Peraturan Peraturan Pemerintah


Tahun Peraturan     
Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2005

Pelaksanaan Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No PP 2 Tahun 2005

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No 102 Tahun 2000

Standardisasi Nasional

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 1986

Kewenangan Pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri

Selengkapnya »
‹ First  < 24 25 26 27 28 29

Database Peraturan

Polling

Apakah website ini sudah memuat informasi yang diperlukan?

Links
Beranda // Rancangan Peraturan // Layanan // Tentang Kami // Permintaan Peraturan

© Biro Hukum 2023
Kementerian Perindustrian

Link Lainnya
Kementerian Perindustrian
Intranet
e-Mail Kemenperin
Tentang Kami

Subbagian Pelayanan Hukum Berada Di Bawah Koordinasi Bagian Advokasi Dan Pelayanan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian.