JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Beranda | Layanan | Tentang Kami | Permintaan Peraturan
Terbaru
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Pencelupan, Pencapan, dan Penyempurnaan
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Ubin Keramik
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kemampuan Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufakturing untuk Impor Barang Modal dalam keadaan Tidak Baru
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian an Pengawasan Industri Minuman Beralkohol
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging Subbidang Produksi
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia

Daftar Peraturan Peraturan Pemerintah


Tahun Peraturan     
Peraturan Pemerintah No PP No.26 Tahun 2015

Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum.

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No PP No.107 Tahun 2015

IZIN USAHA INDUSTRI

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No PP No.142 Tahun 2015

KAWASAN INDUSTRI

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No PP No. 1 Tahun 2014

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No PP No. 1 Tahun 2014

Perizinan Instalasi Nuklir Dan Pemanfaatan Bahan Nuklir.

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No PP No. 6 Tahun 2014

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan (PERSERO) PT. ASDP Indonesia Ferry.

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No PP No. 5 Tahun 2014

Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, Dan Penggunaan Produk Pornografi.

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No PP No. 4 Tahun 2014

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No PP No. 7 Tahun 2014

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Damri.

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No PP No. 8 Tahun 2014

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Angkasa Pura I.

Selengkapnya »
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Last ›

Database Peraturan

Links
Beranda // Rancangan Peraturan // Layanan // Tentang Kami // Permintaan Peraturan

© Biro Hukum 2019
Kementerian Perindustrian

Link Lainnya
Kementerian Perindustrian
Intranet
e-Mail Kemenperin
Tentang Kami

Subbagian Pelayanan Hukum Berada Di Bawah Koordinasi Bagian Advokasi Dan Pelayanan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian.