JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Beranda | Layanan | Tentang Kami | Permintaan Peraturan
Terbaru
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG IMPOR UNTUK INDUSTRI DAN INDUSTRI MENENGAH
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PENJUALAN ATAU PEMINDAHTANGANAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG SISA
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 41/M-IND/PER/12/2017 TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI

Daftar Peraturan Peraturan Pemerintah


Tahun Peraturan     
Peraturan Pemerintah No PP No.25 Tahun 2015

Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No PP No.26 Tahun 2015

Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum.

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No PP No.107 Tahun 2015

IZIN USAHA INDUSTRI

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No PP No.142 Tahun 2015

KAWASAN INDUSTRI

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No PP No. 1 Tahun 2014

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No PP No. 1 Tahun 2014

Perizinan Instalasi Nuklir Dan Pemanfaatan Bahan Nuklir.

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No PP No. 6 Tahun 2014

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan (PERSERO) PT. ASDP Indonesia Ferry.

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No PP No. 5 Tahun 2014

Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, Dan Penggunaan Produk Pornografi.

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No PP No. 4 Tahun 2014

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No PP No. 7 Tahun 2014

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Damri.

Selengkapnya »
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Last ›

Database Peraturan

Polling

Apakah website ini sudah memuat informasi yang diperlukan?

Links
Beranda // Rancangan Peraturan // Layanan // Tentang Kami // Permintaan Peraturan

© Biro Hukum 2021
Kementerian Perindustrian

Link Lainnya
Kementerian Perindustrian
Intranet
e-Mail Kemenperin
Tentang Kami

Subbagian Pelayanan Hukum Berada Di Bawah Koordinasi Bagian Advokasi Dan Pelayanan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian.