JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Beranda | Layanan | Tentang Kami | Permintaan Peraturan
Terbaru
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kemampuan Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufakturing untuk Impor Barang Modal dalam keadaan Tidak Baru
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian an Pengawasan Industri Minuman Beralkohol
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging Subbidang Produksi
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor dan Rekomendasi Impor Bahan Bakar Lain sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberlakuab Standar Nasional Indonesia Asam Sulfat Pekat Secara Wajib

Daftar Peraturan Instruksi Menteri Perindustrian


Tahun Peraturan     
Instruksi Menteri Perindustrian No 1 Tahun 2018

Kebijakan Teknis Pengawasan Internal Kementerian Perindustrian Tahun 2018.

Selengkapnya »
Instruksi Menteri Perindustrian No Instruksi Menteri No. 103/M-IND/1/2009

Pembatasan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Selengkapnya »
Instruksi Menteri Perindustrian No 901/M-IND/10/2008

Pelayanan melalui E-Licensing dan pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka Percepatan Reformasi Birokrasi.

Selengkapnya »
Instruksi Menteri Perindustrian No Instruksi Menteri Perindustrian No : 673/M-IND/7/2008

Rencana aksi perbaikan opini laporan keuangan Departemen Perindustrian dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2008

Selengkapnya »

Database Peraturan

Links
Beranda // Rancangan Peraturan // Layanan // Tentang Kami // Permintaan Peraturan

© Biro Hukum 2019
Kementerian Perindustrian

Link Lainnya
Kementerian Perindustrian
Intranet
e-Mail Kemenperin
Tentang Kami

Subbagian Pelayanan Hukum Berada Di Bawah Koordinasi Bagian Advokasi Dan Pelayanan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian.