JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Terbaru
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
  • Telah terbit Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian No. 9 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng.
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian No. 10 Tahun 2018 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Lampu Swabalast Secara Wajib

Daftar Peraturan Peraturan Presiden


Tahun Peraturan     
Peraturan Presiden No Perpres No.71 Tahun 2015

Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.7 Tahun 2015

Organisasi Kementerian Negara

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.61 Tahun 2015

Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.5 Tahun 2015

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.48 Tahun 2015

Kementerian Perdagangan

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.47 Tahun 2015

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.45 Tahun 2015

Kementerian Pertanian

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.44 Tahun 2015

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.43 Tahun 2015

Kementerian Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No Perpres No.42 Tahun 2015

Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Selengkapnya »
 < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›