JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Beranda | Layanan | Tentang Kami | Permintaan Peraturan
Terbaru
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK INDUSTRI KECIL
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUB
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANGPEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KE
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG INDUSTRI
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG STATUTA POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN

Daftar Peraturan Keputusan Presiden


Tahun Peraturan     
Keputusan Presiden No 29 Tahun 2011

Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik

Selengkapnya »
Keputusan Presiden No 24 Tahun 2011

Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Egmont Group.

Selengkapnya »
Keputusan Presiden No 23 Tahun 2011

Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Asia Pasific Group On Money Laundering.

Selengkapnya »
Keputusan Presiden No 20 Tahun 2011

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional.

Selengkapnya »
Keputusan Presiden No 18 Tahun 2011

Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Selengkapnya »
Keputusan Presiden No 17 Tahun 2011

Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati.

Selengkapnya »
Keputusan Presiden No 12 Tahun 2011

Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selengkapnya »
Keputusan Presiden No 10 Tahun 2011

Tim Koordinasi Peningkatan Dan Perluasan Program Pro-Rakyat.

Selengkapnya »
Keputusan Presiden No 3 Tahun 2011

Pembentukan Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya, Pengadilan Agama Kota Banjar, Pengadilan Agama Kota Amurang, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Andolo, Pengadilan Agama Pasarwajo, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Mentok, Pengadilan Agama Lebong, Pengadilan Agama Batu Licin, Pengadilan Agama Taliwang, Pengadilan Agama Labuan Bajo, Pengadilan Agama Nunukan Dan Pengadilan Agama Arso.

Selengkapnya »
Keputusan Presiden No 1 Tahun 2011

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

Selengkapnya »
 < 1 2 3 4 5 6 > 

Database Peraturan

Polling

Apakah website ini sudah memuat informasi yang diperlukan?

Links
Beranda // Rancangan Peraturan // Layanan // Tentang Kami // Permintaan Peraturan

© Biro Hukum 2023
Kementerian Perindustrian

Link Lainnya
Kementerian Perindustrian
Intranet
e-Mail Kemenperin
Tentang Kami

Subbagian Pelayanan Hukum Berada Di Bawah Koordinasi Bagian Advokasi Dan Pelayanan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian.