JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Beranda | Layanan | Tentang Kami | Permintaan Peraturan
Terbaru
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian No.16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri Furnitur Dan Pengolahan Kayu
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian No.17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Daftar Peraturan Peraturan Menteri Perindustrian


Tahun Peraturan     
Peraturan Menteri Perindustrian No 231/M/SK/10/1993

Perubahan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 30/M/SK/4/1991 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Penetapan Kawasan Industri yang diberi Status Kawasan Berikat

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 171/M/SK/8/1993

Pedoman Pengarahan Lokasi Bagi Kegiatan Industri

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 114/M/SK/6/1993

Penetapan Tingkat Kandungan Lokal Kendaraan Bermotor atau Komponen Buatan Dalam Negeri

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 27/M/SK/2/1993

Pengesahan Standar Syarat Mutu, Cara Uji Bahan Baku dan Hasil Industri, Standar Rekayasa Serta Penetapannya Sebagai Standar Nasional Indonesia

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 350/M/SK/11/1988

Pencabutan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan No.276/M/Perdatam/1964 Tentang Peraturan Tentang Logam Tua Mengenai Penyimpanan, Pemindahan Hak Dan Pemindahan Tempat Beserta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 148/M/SK/4/1985

Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri

Selengkapnya »
‹ First  < 97 98 99 100 101 102

Database Peraturan

Links
Beranda // Rancangan Peraturan // Layanan // Tentang Kami // Permintaan Peraturan

© Biro Hukum Dan Organisasi 2018
Kementerian Perindustrian

Link Lainnya
Kementerian Perindustrian
Intranet
e-Mail Kemenperin
Tentang Kami

Sub Bagian Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Dan Perpustakaan Berada Di Bawah Koordinasi Bagian Advokasi Dan Pelayanan Hukum, Biro Hukum Dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian.