JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Terbaru
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI ALAT KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK IN VITRO
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI SEMEN
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI PEMINTALAN
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI PERTENUNAN
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI PENYEMPURNAAN TEKSTIL

Daftar Peraturan Peraturan Menteri Perindustrian


Tahun Peraturan     
Peraturan Menteri Perindustrian No 18/MPP/SK/I/1996

Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 17/MPP/SK/I/1996

Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 16/MPP/SK/I/1996

Kegiatan Impor Oleh Perusahaan Penanaman Modal Asing ke Kawasan Berikat (KB) dan/atau Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 15/MPP/SK/I/1996

Prosedur Impor Limbah

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 13/MPP/SK/I/1996

Ketentuan Umum Dibidang Impor

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 11/MPP/SK/I/1996

Kegiatan Perusahaan Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 10/MPP/SK/I/1996

Ketentuan Umum di Bidang Ekspor

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 148/M/SK/7/1995

Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak MEnggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 231/M/SK/10/1993

Perubahan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 30/M/SK/4/1991 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Penetapan Kawasan Industri yang diberi Status Kawasan Berikat

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 171/M/SK/8/1993

Pedoman Pengarahan Lokasi Bagi Kegiatan Industri

Selengkapnya »
‹ First  < 119 120 121 122 123 124 125 >