JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Beranda | Layanan | Tentang Kami | Permintaan Peraturan
Terbaru
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi, atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, Dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2017 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Air M
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/5/2017 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/7/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasiona
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2019 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Regulator Tekanan Tinggi Dan Regulator Tekanan Rendah Untuk Tabung Baja Liquified Petr

Daftar Peraturan Peraturan Menteri Perindustrian


Tahun Peraturan     
Peraturan Menteri Perindustrian No 20 Tahun 2018

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/7/2016 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar Formaldehida, Dan Kadar Logam Terekstraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 19 Tahun 2018

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditi Perikanan Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 18 Tahun 2018

Pedoman Penetapan Dan Evaluasi Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 17 Tahun 2018

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 16 Tahun 2018

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Industri Furnitur Dan Pengolahan Kayu.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 15 Tahun 2018

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Audio Video Dan Elektronika Sejenis Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 14 Tahun 2018

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 13 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 Tentang Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 12 Tahun 2018

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Regulator Tekanan Rendah dan Regulator Tekanan Tinggi Untuk Tabung Baja Liquified Petroleum Gas (LPG) Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 11 Tahun 2018

Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Secara Wajib.

Selengkapnya »
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  Last ›

Database Peraturan

Links
Beranda // Rancangan Peraturan // Layanan // Tentang Kami // Permintaan Peraturan

© Biro Hukum 2019
Kementerian Perindustrian

Link Lainnya
Kementerian Perindustrian
Intranet
e-Mail Kemenperin
Tentang Kami

Subbagian Pelayanan Hukum Berada Di Bawah Koordinasi Bagian Advokasi Dan Pelayanan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian.