JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Terbaru
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian No.17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Dan Evaluasi Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri.

Daftar Peraturan


Tahun Peraturan     
Keputusan Menteri Perindustrian No 74 Tahun 2018

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Perindustrian.

Selengkapnya »
Peraturan/SE Eselon I No 28/ILMATE/PER/03/2018

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Nomor 31/ILMATE/PER/3/2017 tentang Tata Cara Penandasahan Rencana Impor Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika .

Selengkapnya »
Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 18 Tahun 2018

Pedoman Penetapan Dan Evaluasi Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 17 Tahun 2018

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 16 Tahun 2018

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Industri Furnitur Dan Pengolahan Kayu.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 15 Tahun 2018

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Audio Video Dan Elektronika Sejenis Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Presiden No 14 Tahun 2018

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Selengkapnya »
Peraturan/SE Eselon I No 14/IA/PER/04/2018

Tata Cara Penandasahan Rencana Impor Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro.

Selengkapnya »
 1 2 3 4 5 6 >  Last ›