JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Terbaru
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian No. 9 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng.
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian No. 10 Tahun 2018 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Lampu Swabalast Secara Wajib
  • Telah terbit Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Daftar Peraturan


Tahun Peraturan     
Peraturan/SE Eselon I No 50/IA/PER/9/2017

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Direktur Jenderal Industri Agro Tahun 2017.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 39/M-IND/PER/11/2017

Lingkup Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perindustrian Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 38/M-IND/PER/10/2017

Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri.

Selengkapnya »
Undang-Undang No UU No.10 Tahun 2017

Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Selengkapnya »
Undang-Undang No UU No.9 Tahun 2017

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Selengkapnya »
Undang-Undang No UU No.8 Tahun 2017

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Selengkapnya »
Undang-Undang No UU No.6 Tahun 2017

Arsitek

Selengkapnya »
Undang-Undang No UU No.5 Tahun 2017

Pemajuan Kebudayaan

Selengkapnya »
Undang-Undang No UU No.4 Tahun 2017

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economic Zone Boundary, 2014

Selengkapnya »
Undang-Undang No UU No.3 Tahun 2017

Sistem Perbukuan

Selengkapnya »
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Last ›