JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Terbaru
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian No. 1 Tahun 2018 tentang Kriteria Dan/Atau Persyaratan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan (Tax Allowance) untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha Tertentu Atau Di Daerah Tertentu Pada Sektor Industri.

Daftar Peraturan Menteri Perindustrian


Tahun Peraturan     
Peraturan Menteri Perindustrian No 4 Tahun 2018

Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 3 Tahun 2018

Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dengan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 2 Tahun 2018

Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 1 Tahun 2018

Kriteria Dan/Atau Persyaratan Dalam Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah Tertentu Pada Sektor Industri.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 46/M-IND/PER/12/2017

Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bahan Dan Produk Kimia Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 45/M-IND/PER/12/2017

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 44M-IND/PER/12/2017

Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Keramik Secara Wajib.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 42/M-IND/PER/12/2017

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Ekspor Pulp Dan/Atau Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas Dan/Atau Bukan Kayu.

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 41/M-IND/PER/12/2017

Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

Selengkapnya »
Peraturan Menteri Perindustrian No 39/M-IND/PER/11/2017

Lingkup Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perindustrian Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018.

Selengkapnya »
 1 2 3 4 5 6 >  Last ›