JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Beranda | Layanan | Tentang Kami | Permintaan Peraturan
Terbaru
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian No.23 Tahun 2018 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kompor Gas Dengan Sistem Pemantik Secara Wajib.
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian No.24 Tahun 2018 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) dan SNI Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) Secara
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor. 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib.

Daftar Peraturan Industri Agro


No Nomor Peraturan Judul Jenis Komoditi Status
11 Tahun 2018Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun Anggaran 2018.Peraturan/SE Eselon IMasih Berlaku
214/IA/PER/04/2018Tata Cara Penandasahan Rencana Impor Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro.Peraturan/SE Eselon IMasih Berlaku
350/IA/PER/9/2017Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Direktur Jenderal Industri Agro Tahun 2017.Peraturan/SE Eselon IMasih Berlaku
457 Tahun 2016Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem GambutPeraturan PemerintahEkosistem GambutMasih Berlaku
5128/PMK.011/2011Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea KeluarPeraturan MenteriMasih Berlaku

Database Peraturan

Links
Beranda // Rancangan Peraturan // Layanan // Tentang Kami // Permintaan Peraturan

© Biro Hukum Dan Organisasi 2018
Kementerian Perindustrian

Link Lainnya
Kementerian Perindustrian
Intranet
e-Mail Kemenperin
Tentang Kami

Sub Bagian Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Dan Perpustakaan Berada Di Bawah Koordinasi Bagian Advokasi Dan Pelayanan Hukum, Biro Hukum Dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian.