Peraturan

Terbaru

Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian No.26 Tahun 2018 tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Semen Portland
Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian No.27 Tahun 2018 tentang Standar Industri Hijau Untuk Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Dan Pupuk Amonium Sulfat.
Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2018 tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Pengolahan Susu Bubuk.
Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.
Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No.67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, Dan Tanda Pendaftaran .....
Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri

Daftar Peraturan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka

No	Nomor Peraturan	Judul	Jenis	Komoditi	Status
1	29 Tahun 2018	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional (SNI) Mainan Secara Wajib.	Peraturan Menteri Perindustrian	Mainan	Masih Berlaku
2	27 Tahun 2018	Standar Industri Hijau Untuk Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Dan Pupuk Amonium Sulfat.	Peraturan Menteri Perindustrian	Industri Pupuk	Masih Berlaku
3	26 Tahun 2018	Standar Industri Hijau Untuk Industri Semen Portland	Peraturan Menteri Perindustrian	Industri semen	Masih Berlaku
4	25 Tahun 2018	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib.	Peraturan Menteri Perindustrian	Pelumas	Masih Berlaku
5	21 Tahun 2018	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 74/M-IND/PER/10/2016 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib.	Peraturan Menteri Perindustrian	Tepung Terigu	Masih Berlaku
6	20 Tahun 2018	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/7/2016 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar Formaldehida, Dan Kadar Logam Terekstraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib.	Peraturan Menteri Perindustrian	Pakaian Bayi	Masih Berlaku
7	11 Tahun 2018	Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Secara Wajib.	Peraturan Menteri Perindustrian	Industri Pupuk	Masih Berlaku
8	10 Tahun 2018	Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Lampu Swabalast Secara Wajib	Peraturan Menteri Perindustrian		Masih Berlaku
9	46/M-IND/PER/12/2017	Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bahan Dan Produk Kimia Secara Wajib.	Peraturan Menteri Perindustrian		Masih Berlaku
10	45/M-IND/PER/12/2017	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib.	Peraturan Menteri Perindustrian		Masih Berlaku
11	44M-IND/PER/12/2017	Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Keramik Secara Wajib.	Peraturan Menteri Perindustrian		Masih Berlaku
12	42/M-IND/PER/12/2017	Tata Cara Pemberian Rekomendasi Ekspor Pulp Dan/Atau Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas Dan/Atau Bukan Kayu.	Peraturan Menteri Perindustrian		Masih Berlaku
13	3 Tahun 2017	Sistem Perbukuan	Undang-Undang		Masih Berlaku

1 2 >

Links

Beranda // Rancangan Peraturan // Layanan // Tentang Kami // Permintaan Peraturan

© Biro Hukum Dan Organisasi 2018
Kementerian Perindustrian

Link Lainnya

Kementerian Perindustrian
Intranet
e-Mail Kemenperin

Tentang Kami

Sub Bagian Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Dan Perpustakaan Berada Di Bawah Koordinasi Bagian Advokasi Dan Pelayanan Hukum, Biro Hukum Dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian.