JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Beranda | Layanan | Tentang Kami | Permintaan Peraturan
Terbaru
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian No.26 Tahun 2018 tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Semen Portland
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian No.27 Tahun 2018 tentang Standar Industri Hijau Untuk Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Dan Pupuk Amonium Sulfat.
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2018 tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Pengolahan Susu Bubuk.
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No.67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, Dan Tanda Pendaftaran .....
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri
RegulationPeraturan Menteri Perindustrian
Bidang IndustriIndustri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
Komoditi
IndexInvestasi
Nomor31/M-IND/PER/8/2017
Judul

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.

Tahun2017
StatusMasih Berlaku
Download AbstraksiAbstrak_Permen_No._31_Tahun_2017_1.pdf
Download PeraturanPermenperin_No_31_2017.pdf

Database Peraturan

Links
Beranda // Rancangan Peraturan // Layanan // Tentang Kami // Permintaan Peraturan

© Biro Hukum Dan Organisasi 2018
Kementerian Perindustrian

Link Lainnya
Kementerian Perindustrian
Intranet
e-Mail Kemenperin
Tentang Kami

Sub Bagian Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Dan Perpustakaan Berada Di Bawah Koordinasi Bagian Advokasi Dan Pelayanan Hukum, Biro Hukum Dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian.