JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Terbaru
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian No. 1 Tahun 2018 tentang Kriteria Dan/Atau Persyaratan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan (Tax Allowance) untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha Tertentu Atau Di Daerah Tertentu Pada Sektor Industri.

Tentang Biro Hukum Dan Organisasi Kementerian Perindustrian

Sub Bagian Dokumentasi Peraturan Perundang – undangan dan Perpustakaan berada di bawah koordinasi Bagian Evaluasi Produk Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian memiliki tupoksi sebagaimana yang ada di dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 01/M-IND/PER/3/2005 pasal 75, yaitu :

Subbagian Dokumentasi Peraturan Perundang – undangan dan perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, perpustakaan dan urusan publikasi peraturan perundang - undangan