JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Terbaru
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 75/M-IND/PER/9/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUS
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG JORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
  • TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 69/M-IND/PER/8/2015 TENTANG PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK UNTUK PUPUK BERSUBSIDI

Tentang Biro Hukum Kementerian Perindustrian

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 35/MIND/PER/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan dan evaluasi peraturan perundang- undangan dan perjanjian kerja sama, advokasi hukum serta pengelolaan jaringan informasi dan dokumentasi hukum.

Rencana Strategis
Rencana Strategis Biro Hukum dan Organisasi 2015-2019

Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi TA 2019
Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi TA 2018

Laporan Kinerja
LAKIP Biro Hukum dan Organisasi TA 2018
LAKIP Biro Hukum dan Organisasi TA 2017