JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Beranda | Layanan | Tentang Kami | Permintaan Peraturan
Terbaru
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian No.26 Tahun 2018 tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Semen Portland
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian No.27 Tahun 2018 tentang Standar Industri Hijau Untuk Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Dan Pupuk Amonium Sulfat.
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2018 tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Pengolahan Susu Bubuk.
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No.67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, Dan Tanda Pendaftaran .....
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri

Tentang Biro Hukum Dan Organisasi Kementerian Perindustrian

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 107/MIND/PER/11/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Perindustrian.

LAKIP Biro Hukum dan Organisasi TA 2017

Database Peraturan

Links
Beranda // Rancangan Peraturan // Layanan // Tentang Kami // Permintaan Peraturan

© Biro Hukum Dan Organisasi 2018
Kementerian Perindustrian

Link Lainnya
Kementerian Perindustrian
Intranet
e-Mail Kemenperin
Tentang Kami

Sub Bagian Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Dan Perpustakaan Berada Di Bawah Koordinasi Bagian Advokasi Dan Pelayanan Hukum, Biro Hukum Dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian.