JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Terbaru
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian No.17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
  • Telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Dan Evaluasi Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri.

Tentang Biro Hukum Dan Organisasi Kementerian Perindustrian

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 107/MIND/PER/11/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Perindustrian.

LAKIP Biro Hukum dan Organisasi TA 2017