JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Terbaru
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelilaan Lingkungan Hidup dqan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Bagi Perusahaan Industri yang Berada atau Akan Berlokasi di Kawasan Industri
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lingkup Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Dlimpahkan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kemeterian Perindustrian
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghargaan Upakarti

Tentang Biro Hukum Kementerian Perindustrian

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 35/MIND/PER/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan dan evaluasi peraturan perundang- undangan dan perjanjian kerja sama, advokasi hukum serta pengelolaan jaringan informasi dan dokumentasi hukum.

Rencana Strategis
Rencana Strategis Biro Hukum dan Organisasi 2015-2019

Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi TA 2019
Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi TA 2018

Laporan Kinerja
LAKIP Biro Hukum dan Organisasi TA 2018
LAKIP Biro Hukum dan Organisasi TA 2017