JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Terbaru
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik Tableware Secara Wajib
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomasi Industri
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang Dari Logam Subbidang Pengelasan
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Perindustrian
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Industri Logam Morowali
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi, atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya

Tentang Biro Hukum Kementerian Perindustrian

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 35/MIND/PER/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan dan evaluasi peraturan perundang- undangan dan perjanjian kerja sama, advokasi hukum serta pengelolaan jaringan informasi dan dokumentasi hukum.

LAKIP Biro Hukum dan Organisasi TA 2017