JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Terbaru
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi, atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, Dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2017 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Air M
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/5/2017 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/7/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasiona
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2019 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Regulator Tekanan Tinggi Dan Regulator Tekanan Rendah Untuk Tabung Baja Liquified Petr

Tentang Biro Hukum Kementerian Perindustrian

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 35/MIND/PER/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan dan evaluasi peraturan perundang- undangan dan perjanjian kerja sama, advokasi hukum serta pengelolaan jaringan informasi dan dokumentasi hukum.

LAKIP Biro Hukum dan Organisasi TA 2017