JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Terbaru
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kemampuan Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufakturing untuk Impor Barang Modal dalam keadaan Tidak Baru
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian an Pengawasan Industri Minuman Beralkohol
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging Subbidang Produksi
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor dan Rekomendasi Impor Bahan Bakar Lain sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri
  • Telah Terbit Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberlakuab Standar Nasional Indonesia Asam Sulfat Pekat Secara Wajib

Tentang Biro Hukum Kementerian Perindustrian

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 35/MIND/PER/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan dan evaluasi peraturan perundang- undangan dan perjanjian kerja sama, advokasi hukum serta pengelolaan jaringan informasi dan dokumentasi hukum.

Rencana Strategis
Rencana Strategis Biro Hukum dan Organisasi 2015-2019

Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi TA 2019
Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi TA 2018

Laporan Kinerja
LAKIP Biro Hukum dan Organisasi TA 2018
LAKIP Biro Hukum dan Organisasi TA 2017